sebutkan prosedur amandemen terhadap uud 1945

Prosedur amandemen UUD 1945
“Berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Dasar, Dr.G. Jelinneck mengemukakan pahamnya yang membedakan antara verfassungsanderung dan verfassungwandlung. Verfassungsanderung adalah perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar yang bersangkutan. Sedangkan verfassungwandlung ialah perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar, tetapi melalui cara-cara yang istimewa seperti revolusi, coup d’etat, convention, dan sebagainya”. )
Menurut K.C. Wheare, ada 4 (empat) cara kemungkinan yang akan terjadi terhadap perubahan suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dimana perubahan itu dilakukan/melalui:
1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces);
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amendment);
3. Penafsiran secara hukum (judicial interpretation);
4. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convention)”. )
Menurut C. F. Strong dalam bukunya “Modern Political Constitution” halaman 46, ada empat cara perubahan Undang-Undang Dasar modern yang disebutnya dengan the four methods of modern constitutional amendments, yaitu:
1. By the ordinary legislature, but under certain restriction
a. bahwa untuk melakukan perubahan terhadap suatu konstitusi the ordinary legislature dalam sidang-sidangnya harus dihadiri oleh paling sedikit fixed quorum members.
b. bahwa sebelum perubahan dilakukan the ordinary legislature dibubarkan, kemudian diadakan pemilihan umum yang baru.
c. bahwa untuk mengubah konstitusi, dua lembaga perwakilan rakyat yang ada (dalam bicameral system), harus melakukan sidang gabungan sebagai suatu badan.
2. By the people trough referendum
Cara ini terjadi apabila perubahan konstitusi memerlukan adanya persetujuan langsung dari rakyat. Pendapat rakyat ini diminta melalui referendum, plebisit, atau popular vote.Cara kedua ini dianut oleh Perancis.
3. By a majority of all units of a federal state
Cara ini hanya berlaku dalam negara federal saja. Oleh karena pembentukan negara federal itu dilakukan oleh negara-negara yang membentuk, dan konstitusinya merupakan semacam perjanjian (treaty) antara negara-negara tadi, maka perubahan konstitusi memerlukan adanya persetujuan negara-negara anggota (negara bagian-bagian).
4. By a special convention
Cara ini terjadi apabila untuk merubah suatu konstitusi mengharuskan dibentuknya suatu badan khusus.
Dasar Hukum
Mengingat pentingnya UUD 1945 bagi bangsa Indonesia maka perlu dipertimbangkan secara matang apabila ingin diadakan perubahan. Perubahan UUD 1945 harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, sesuai dengan aspirasi rakyat serta perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Agar perubahan UUD 1945 memiliki kekuatan hokum yang sah maka perubahan UUD 1945 harus memiliki landasan / dasar hokum yang jelas.
Adapun dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37 yang berbunyi :
- Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat harus hadir.
- Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.
Dasar-dasar perubahan UUD 1945 sebagai berikut :
- Perubahan atas UUD 1945 dilakukan secara amandemen.
- Pembukaan UUD 1945 tidak diubah.
- Yang diubah adalah Batang Tubuh dan Penjelasan.
- Hal-hal normatif dalam Penjelasan akan dimasukkan ke dalam pasal dan ayat UUD.