Sebutkan dan jelaskan dasar hukum perundang undang pelaksanaan otonomi daerah

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua Bab VI pasal 18, pasal 18A, Pasal 18B.

2. Ketetapan MPR
• Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
• Tap MPR RI No. IV/MPR/2000, Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

3. Undang-Undang
• Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah